Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

PENGUNJUNG Kota Bandung pada libur panjang Isra Mi’raj bukan hanya disergap kemacetan yang hampir merata di seluruh penjuru kota, tetapi juga disambut baliho dan media luar ruang lainnya yang dipasang serampangan oleh mereka yang berhasrat maju dalam pemilihan gubernur dan wali kota.  Pun ketika Anda pergi ke Lembang, hampir di setiap belokan dan perempatan jalan, puluhan  gambar berebut  tempat. Ada yang mengklaim siap berjuang demi Jawa Barat, yang lainnya mengaku siap maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat.

Diantara deretan gambar terdapat beberapa pendatang baru. Bahkan beberapa diantaranya baru dikenal karena kemunculannya dalam baliho. Boleh jadi, itulah pertama kali baginya muncul di ruang publik.

Selebihnya wajah lama yang dalam pilkada 2015 pun menebar foto di banyak tempat, namun namanya tak muncul di kertas suara, lalu tenggelam dalam lipatan sejarah pilkada. Setelah sekian tahun tak terdengar, nama dan wajah itu muncul kembali. Rupanya, bagi sebagian orang, pilkada menjadi momentum untuk menyalurkan hasrat eksibisionismenya yang meledak-ledak, hingga belum juga diusung partai atau maju lewat jalur independen, nama dan fotonya sudah terpampang di banyak tempat.

Eksiobisionisme politik seperti ini telah dpraktikan oleh ketua dewan pimpinan wilayah atau cabang partai politik yang baru saja terpilih. Nongkrong di baliho dan media luar ruang seolah menjadi hak istimewa ketua dewan pengurus partai di daerah.

Hasrat ini pun diletupkan kepala daerah bersama isteri, sebagai mobilisasi sekaligus investasi dukungan. Tak heran banyak kepala daerah yang dikenal warganya lebih karena hobbynya nampang di baliho, alih-alih berinteraksi lewat kegiatan bersama warga.

Menggandeng isteri dalam baliho petahana memiliki poin strategis. Maklum, meski belum meninggalkan kisah sukses dari sisi prestasi dan kinerja, kecenderungan habis suami majulah isteri seolah menjadi trend di banyak tempat.

Alih-alih mencetak kader dalam tubuh partai, banyak petahana lebih berhasrat mewariskan jabatannya kepada sang isteri. Inilah gejala “feodalisme demokratis”, yang muncul dari kecenderungan politisi memaksimalkan sekecil apa pun peluang berkuasa. Tak heran, Sir John Quinton (seperti disitat Jacobs dalam The Little Black Book of Political Wisdom, 2014), mendefinisikan politisi sebagai orang yang ”when they see light at the end of the tunnel, go out and buy some more tunnel.”

Belakangan, aparat juga seolah tak mau ketinggalan “berselfie” di baliho. Baik sendiri-sendiri maupun berjajar bersama muspida, mereka turut berebut tempat di ruang publik.

Merebaknya baliho menjelang pilkada tak ubahnya serbuan pedagang kaki lima di masjid saat Ramadhan tiba, atau di ruas-ruas car fee day yang berubah menjadi pasar kaget Ahad pagi. Kemiripan pilkada dengan pasar kaget tentu saja tidak sebatas aktivitasnya yang sama-sama pendek (fleeting lifespan), tetapi juga memperlihatkan ciri lainnya yang serupa.

Kesatu, meski politik beroperasi sepanjang musim, aktivitasnya memuncak menjelang pemilihan. Bahkan bagi sebagian besar warga di tanah air, politik dimaknai secara khusus (ad hoc), yakni sebatas memberi suara dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya,  jelang pilkada mereka yang sehari-hari menjauh dari hingar-bingar kehidupan politik pun turut mencermati tingkah polah kandidat. Begitu pilkada usai, mereka kembali ke rutinitas semula. Sebuah bentuk keterlibatan yang singkat, sesingkat jam kerja pasar kaget (pop-up market).

Kedua, di banyak tempat di dunia, pasar kaget dijadikan ajang untuk menguji ide tentang sebuah produk sebelum diproduksi dalam skala besar. Seperti diakui Sebastian Lyall,  pendiri Locappy,  perusahaan start-up yang berbasis di London, pasar kaget membuat bisnis menjadi menarik karena seorang pengusaha hanya meluncurkan barang dalam satu pekan, tidak ada perjanjian khusus, menjaga biaya tetap rendah, mengetes ide (tentang sebuah barang) sebelum diproduksi dalam skala besar. Seperti produsen menguji ide tentang barang, mungkin itu pula yang ada dalam benak mereka yang bersemangat muncul di baliho: menguji sentimen publik, mempersuasi pimpinan partai, atau mempengaruhi hasil survey sehingga namanya masuk ke dalam deretan tokoh   populer.

Ketiga, konsumen mau datang  ke pasar kaget umumnya karena mencari sesuatu yang unik yang belum ditemukan sebelumnya. Keunikan dimaksud bisa terkait identitas produk yang bertahan lama karena tidak mudah dilupakan, atau bisa jadi karena menawarkan harga murah tanpa kompromi dengan kualitas produk yang tetap terjaga.

Seperti barang yang dijual di pasar pop-up, begitu pula orang yang berebut tempat di baliho dan media luar ruang. Hanya mereka yang datang menawarkan harapan baru yang tidak ditemukan pada sosok lainnya, memiliki kejelasan identitas yang membuatnya dikesani sebagai calon pemimpin yang layak, serta mampu menghadirkan ide besar dalam cara-cara berpikir “manusia biasa” yang akan meraup sukses di pasar politik lokal.

Meski bukan satu-satunya, identitas produsen akan mempengaruhi tangggapan pasar terhadap sebuah produk. Artinya, meski dalam beberapa perhelatan pilkada figur calon lebih menentukan ketimbang partai pengusung, namun tidak boleh dilupakan bahwa, oleh partai mana seorang kandidat diusung akan berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan atau penolakannya.

Apalagi bila dalam pilkada sebelumnya partai pengusung mengambil posisi yang melawan sentimen publik, bukan tak mustahil publik akan balik menghukumnya pada pemilu mendatang. Tak heran bila deklarasi seorang bakal calon Gubernur Jawa Barat beberap bulan lalu dihubung-hubungkan dengan perilaku partai politik pengusungnya dalam Pilkada DKI. Bukankah sikap rasional bila publik menjadikan pemilu sebagai kesempatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindakan partai politik dan politisi yang salah ?

Kepentingan utama seorang penjual barang di mana pun sama, yakni bagaimana agar dagangannya laku, tak peduli dimana pun mereka berdagang. Tentu saja, meski bisa didekati dari strategi pemasaran, persaingan kandidat dalam bursa pemilukada tak sama dengan jualan barang di pasar komersial.

“Menjual” kandidat  menjadi perkara yang pelik. Selain membutuhkan prosedur seleksi yang sistematis dan komprehensif, juga mensyaratkan standar kualifikasi yang memadai, baik kapasitas  intelektual, integritas moral, maupun kemampuan unjuk kerja. Kualifikasi dalam ketiga aspek ini tidak bisa ditawar karena menjadi gubernur atau bupati/wali kota bukan hanya bertugas menjaga agar rutinitas pemerintahan tetap berjalan, tetapi yang lebih penting menghadirkan perbaikan  nyata bagi kemaslahatan bersama.

Komitmen menghadirkan perbaikan nyata bagi kemaslahatan bersama menjadi bauran penting pemimpin yang sehat. Bila komitmen ini telah terkubur kepentingan pribadi atau keluarga, maka kehadiran pemimpin tersebut tak ubahnya imam shalat yang sudah (maaf) kentut. Secara moral ia sudah batal, meski secara formal masih berdiri di depan orang yang dipimpinnya.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 25 April 2017


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *