Demokrasi WhatsApp

Politik

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

BENARKAH gagasan besar selalu terlahir dari ketidakterbatasan? Jawabannya tidak selalu. Banyak sosok pembaharu dapat disebut sebagai contoh bahwa bagi seorang yang kreatif keterbatasan adalah inspirasi bagi gagasan terbaik.

Mengapa orang yang mengirim pesan lewat Twitter cenderung langsung pada pesan, tidak berputar-putar dan memainkan kata dan perasaan layaknya ketika ia berbagi rasa lewat whatsApp? Salah satu jawabannya karena Twitter memaksa orang untuk memadatkan pesannya tidak lebih dari 140 karakter agar pesannya diterima utuh dalam sekali kirim, sedangkan jumlah karakter dalam sebuah pesan WhatsApp tak berbilang.

Seorang desainer kondang pun dibimbing selembar kertas folio ketika menuangkan gagasannya tentang rancangan dan ukuran gaun yang dibuatnya. Keterbatasan ruang kertas telah membuatnya fokus memilih detil yang akan dia tonjolkan, lengkap dengan ukuran dan permainan warnanya.

Jadi, sesungguhnya banyak ide besar lahir dari ruang sempit. Alih-alih menjadi penghalang, keterbatasan menjadi elan vital yang mengarahkan pikiran untuk fokus pada apa yang ia ingin ciptakan. Hanya karena tahu jarak yang detempuhnya, pelari 400 meter akan berbeda dengan sprinter 100 meter dalam memacu kecepatan larinya.

Hal senada berlaku bagi pembicara yang terbiasa membatasi diri. Tahu bahwa nilai pidatonya tidak diukur dari panjang pendeknya ia bicara, maka pilihan kata dan gaya bertuturnya akan fokus pada pesan yang ingin disampaikannya.

Demokrasi pun sesungguhnya bertumpu pada pembatasan yang dituangkan di dalam konstitusi. Pembatasan terpenting menyangkut pilihan bentuk pemerintahan, hak dan kewajiban warga, serta hubungan pemimpin dan warga. Itulah sebabnya semua kebebasan dalam negara demokratis bertumpu pada kebebasan yang tunduk pada pembatasan menurut undang-undang.

Namun, luasnya ruang demokrasi terkadang mengaburkan batasan-batasan demokratis. Bahkan dengan dalih kebebasan berekspresi kabar bohong dan berita palsu pun menjadi bumbu-bumbu yang memanaskan pemilu sebagai “pesta” demokrasi.

Bergantung pilihan sebuah bangsa, apakah akan mengembangkan “demokrasi Twitter”, demokrasi dengan ruang bebas namun memiliki batasan ketat atau “demokrasi WhatsApp”, di mana setiap orang dapat mengatakan apa pun tanpa restriksi. Mungkin satu-satunya restriksi adalah larangan untuk tidak melarang orang lain berbicara.

Manakah yang berlaku sekarang? Anda dapat menilainya sendiri. Faktanya menyangkut urusan publik, semua orang merasa bisa dan berhak bicara. Bahkan bukan hanya bicara, untuk urusan pencalonan jabatan politik, semua orang merasa berhak dan merasa bisa. Tak heran banyak calon muncul tiba-tiba, dan tak terduga.

Mahasiswa saya pernah berseloroh soal pencalonan jabatan politis, yang katanya tidak menuntut kemampuan istimewa. Yang dia butuhkan hanyalah tentang bagaimana caranya agar orang lain menganggapnya pantas jadi pemimpin politis. Dan untuk membuatnya dikesani sebagai orang penting dan pantas jadi pemimpin politik, masih kata mahasiswa tadi, cukup buat “properti” yang akan melekatkan cap kepantasan tadi, seperti rekrut banyak ajudan dan staf pribadi, sehingga ke mana pun ia pergi tak pernah sendiri. Bila masih kurang, tambahkan baju seragam dan jargon, lalu buat baliho.

Inilah kearifan yang kita lupa. Demokrasi pun layaknya pupuh, atau nyanyian puitis dengan patokan jumlah suku kata (juru wilangan), patokan vokal (juru lagu) dan karakter setiap pupuh. Pupuh mengajarkan tentang pentingnya disiplin, keteraturan, dan seni berbicara, lengkap dengan sifat pesannya. Bila ingin menasehati, orang akan memilih Maskumambang, bila melucu memilih wanda Balakbak, dan seterusnya.

Uniknya, pupuh tidak dianggit orang yang lagi kasmaran semata, melainkan oleh mereka yang menjadi pemimpin politis. Maka terbayanglah bagaimana seorang demang, atau bupati masa lalu yang menumpahkan kekesalannya tidak akan dalam bentuk sumpah serapah, tapi mungkin akan mengekspresikannya dalam pupuh pangkur (untuk menyalurkan kekesalannya). Atau durma (untuk meluapkan amarahnya). Bila dinyanyikan, apa pun pupuh dan karakternya tetap indah dan menyenangkan.

Dari tradisi pupuh kita belajar karakter seorang pemimpin, juga kedisiplinan, keteraturan dan seni menyampaikan gagasan sebagai ornamen terpenting masyarakat demokratis. Dari pupuh pula kita belajar kaidah emas demokrasi, tentang terbatasnya jarak antara tujuan dan cara. Keterbatasan demokratis adalah ruang terbuka bagi maslahat publik. Kaidah inilah yang tidak membenarkan tindakan membakar “rumah kebangsaan” demi memenangkan pilkada, atau memisahkan kepemimpinan dalam pemerintahan dan agama demi memaksakan kemenangan seorang kandidat, sebab tujuan dan cara tak bisa saling menafikan.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di rubrik Kolom Pikiran Rakyat www.pikiran-rakyat.com 11 April 2017