Kabar Bohong

Sosial

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

KABAR bohong (hoax) bukan hal baru. Seperti halnya kabar baik, kabar kebencian, bahkan kabar “gaib”, kabar bohong telah hadir sejak manusia gemar berkirim kabar. Kegemaran ini berakar pada kemampuan ekslusif manusia untuk berkata-kata.

Kalau kita taat pada kesepakatan klasik tentang makna kabar bohong sebagai pesan yang tidak sesuai, atau tidak merujuk  fakta yang sahih, maka saat kampanye adalah masa-masa subur berkembangnya kabar bohong. Apakah menampilkan kandidat dengan gambaran yang dilebih-lebihkan bukan sebuah kebohongan ? Apakah menebar baliho dengan foto yang “diedit” sehingga tampak lebih muda, dengan peci dan sorban, padahal sejatinya lebih senior dan jauh dari budaya sorban dan peci bukan sebuah penyebaran kabar bohong ? Dan, tidakkah mempromosikan petahana yang bermasalah, atau mendorong pendatang baru yang tidak diketahui latar belakang dan deposit politiknya, yang diklaim sebagai pemimpin yang layak menduduki sebuah jabatan bukan sebuah kebohongan ? Kalau sungkan memilih kata bohong, kamus hanya memberi pilihan dusta.

Anehnya, tindakan mematut diri tersebut tidak disebut bohong, tetapi dianggap sebagai “manajemen kesan”. Tujuannya pun konon bukan untuk menipu publik, melainkan untuk menimbulkan kesan positif tentang kandidat di dalam benak calon pemilih.

Meski terkesan mirip, manajemen kesan dan berbohong jelas berbeda. Melabel kandidat yang tidak memiliki pengalaman menangani urusan publik sebagai calon pemimpin yang handal jelas berbohong. Bila tiidak ada fakta dalam sejarah hidupnya yang mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin handal, maka klaim tersebut tidak berdasar. Teori korespondensi menegaskan bila sebuah pernyataan tidak sesuai dengan, atau tidak merujuk fakta yang sahih, maka pernyataan tersebut bohong.

Namun bila seorang pekerja sosial yang hebat namun tidak dikenal publik hanya karena ia bukan seorang orator, tidak sadar media, dan lebih senang mengatakan sesuatu dengan mengerjakannya, maka dapat dikategorikan manajemen kesan bila kemudian  berkampanye untuk sebuah jabatan publik dengan tag line “bekerja, dan istirahatkan kata-kata”. Ia tidak berpura-pura sebagai orator yang menggugah, melainkan hanya mengubah pandangan orang tentangnya, bahwa berbicara dengan tindakan jauh lebih dahsyat ketimbang berorasi seharian.

Disadari atau tidak, kabar bohong amat akrab dengan kita. Bila sekarang kabar bohong jadi topik hangat, itu semata karena kian mudahnya manusia mereproduksi pesan dan motif politis pengguna dan penanggapnya.

Dalam sejarahnya, kabar bohong telah menjadi “penumpang gelap” demokrasi. Dalam sebuah kontestasi yang dicap demokratis sekalipun, selalu terselip kabar bohong. Kepiawaian sang aktor dalam menyulapnya, atau keseringannya dalam mengulang, telah membuat kabar bohong  dikesani sebagai sesuatu yang benar. Bukankah dalam dunia propaganda dikenal jargon “kebenaran adalah kebohongan dikali seribu ?”.

Kabar bohong bukan hanya mempengaruhi audiens, tetapi juga mempengaruhi psikologi penebarnya. Kisah seorang pembohong di jazirah Arab berikut memberi  gambaran bahwa bohong bisa jadi senjata makan tuan (tamiang meulit ka bitis).

Pada suatu hari, pembohong kelas kakap di Arab menyebar kabar, bahwa sang qadi di kampungnya mengundang seluruh warga untuk makan malam. Karena dikenal sebagai pembohong, tak seorang pun yang memercayai kabar tersebut. Orang yang mendengar kabar dan tahu sumbernya, tak memedulikannya. Dan, pada malam yang dijanjikan, warga kampung lebih memilih tidur ketimbang pergi ke rumah sang qadi. Berbeda dengan si pembohong, takut jika kata-katanya kali ini benar, ia menyelinap ke luar rumah. Ia khawatir, jangan-jangan benar  sang qadi mengadakan pesta makan malam. Kekhawatiran si pembohong bertambah manakala kampung sepi, maka terbayanglah rumah sang qadi telah dipenuhi warga yang tengah menyantap hidangan yang lezat. Ia pun berlari menuju rumah sang qadi, dana hanya menemukan rumah yang sepi.

Selain menolak penyebaran kabar bohong, sebenarnya yang tidak kalah penting dalam membangun iklim sosial yang sehat adalah perkara siapa yang berhak menentukan kebenaran sebuah kabar. Tentu banyak pihak yang kredibel untuk menilai kebenaran sebuah berita tentang suatu hal, namun pemerintah tentu bukan satu-satunya. Jangan sampai sebuah berita cepat dicap bohong, hoax, atau fitnah hanya karena membuat kuping pemerintah atau partai pendukung memerah, dan duduk manis bahkan diam-diam menyebarkan kabar salah tentang suatu hal yang menyenangkan penguasa.

Merebaknya kabar bohong akhir-akhir ini adalah  wujud kesenjangan kemajuan teknik versus etik. Lompatan kemajuan dalam penciptaan teknik telah melahirkan beragam teknologi reproduksi pesan. Sayangnya, teknologi yang diciptakan tidak selamanya digunakan untuk kemaslahatan hidup manusia. Inilah persoalan dasar sekaligus karakter utama penciptaan teknologi.

Teknologi sebagai benda fisik lebih mudah diciptakan, namun dimensi etis yang menentukan kemanfaatan teknologi sering tercecer di belakang. Munculah gambaran yang paradoks, hidup dikelilingi tekonologi modern namun dengan pola pikir, orientasi nilai, dan kalkulasi yang primitif.

Namun tidak sedikit teknologi baru tetap berada di tangan orang-orang yang baik. Kehadirannya benar-benar memberi solusi dan mengusung harapan.

Kehadiran teknologi reproduksi pesan sama saja dengan kemunculan pedang untuk pertama kalinya. Kemunculan yang disambut harapan sekaligus kecemasan. Sebagai sebuah alat, pedang bisa digunakan untuk membunuh, membela diri, bahkan menyelamatkan umat manusia.

Demi mencegah jebakan kabar bohong, maka konfirmasi (tabayun) menjadi jurus penyelamatnya. Agar tidak menjadi korban, dan bagian dari kekuatan penyebar kabar bohong, maka jangan pernah percaya dan menyebarkan informasi sebelum menyakininya sebagai hal yang benar.***