Kembang Gadung

Sosial

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

ENTAH mengapa lagu kembang gadung begitu disakralkan oleh komunitas pencinta kliningan, tanji, dan belakangan jaipong di Subang, Karawang, dan daerah pantura lainnya. Pemuda tukang ngigel atau joged sekalipun tidak akan berani “melantai” saat lagu ini disuguhkan. Para penggemar seni pertunjukan kliningan tahu kalau Kembang Gadung merupakan medium untuk mengenang leluhur (karuhun).

Sebagai bunga, kembang gadung tidak populer, bahkan banyak orang tidak mengenal rupanya. Pun sebagai umbi-umbian, gadung bukan makanan pavorit. Meski dapat dimakan, bila salah memasaknya atau terlalu banyak mengkonsumsinya, gadung dapat menyebabkan weureu (keracunan).

Inilah menariknya gadung. Bila dimasak dengan benar dan dikonsumsu dalam takaran yang pas, gadung bisa menjadi pengganti nasi. Namun bila salah urus atau dimakan terlalu banyak, gadung dapat menimbulkan masalah.

Karakter gadung seperti ini tak ubahnya kekuasaan, bila salah kelola bisa menimbulkan mudharat. Namun bila dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dalam takaran yang tepat, kekuasaan bisa menjadi jalan pendekat menuju kebaikan bersama.

Jadi, layaknya mengkonsumsi gadung, menggenggam kekuasaan terlalu banyak tidak berarti lebih baik. Menikmati dan menimbun kekuasaan di dalam satu keluarga terbukti hanya melahirkan dinasti dan membuahkan korupsi. Itulah sebabnya, gagasan tentang kebaikan kepemimpinan demokratis hanya bisa berterima bila proses ulang-alik kekuasaan (alternation of power)  antarkekuatan berlaku. Ibarat darah, kesehatan kekuasaan bergantung kepada keteraturan sirkulasinya.

Meski kekuasaan itu manis, namun tidak seharusnya membutakan mereka yang memburunya, sebab bila berlebih, anasir kekuasaan akan bercampur dengan nafsu menumpuk materi. Weureu mengejar materi akan mengikis kepekaan  merasakan tekanan yang dialami rakyat, dan bila kepekaan yang disebut terakhir hilang, maka tak ada alasan berharap datangnya pemimpin yang bisa mengelola urusan rakyat.

Politik “Udunan”

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) berujung penjara harus diakhir. Ini sebuah doktrin yang berterima di mana-mana. Namun alih-alih berakhir, di beberapa daerah pemilukada malah menjadi inkubator korupsi masal. Hal ini antara lain terkait fenomana “udunan” (gotong royong) menanggung biaya pencalonan. Sumbangan yang disetor pihak tertentu dipandang sebagai investasi, yang akan berbalik menjadi keuntungan bila kandidat yang diusung memenangi pemilukada.

Di beberapa tempat, praktik ini telah mengubur rekrutmen kepala dinas dan organisasi perangkat daerah lainnya yang berbasis merit system. Promosi jabatan tidak didasarkan atas keahlian, dan faktor kompetitif lainnya, namun semata mengacu kepada “daftar” penyumbang. Bila gejala ini yang terjadi, pejabat di daerah bukan hanya berkutat mengembalikan modal, tetapi juga harus setor kepada pimpinan yang menjadi boss mereka. Gejala ini amat mengerikan, pungli merajalela, biaya pembangunan terkuras tak bersisa seperti darah yang dihisap lintah.

Selain matinya merit system, pegawai pun terkotak-kotak ke dalam beberapa blok. Gejala ini amat tampak bila petahana kembali maju, atau istri, anak, mantu, ponakan, ipar, atau calon yang disokong keluarga penguasa. Ujung-ujungnya budaya kerja terganggu, dan untuk memulihkannya memerlukan waktu cukup lama. Bisa jadi, budaya kerja belum kembali terbangun ketika pemilukada harus kembali digelar. Bila ini yang terjadi, maka makna pemilukada sebagai mekanisme untuk memperbarahui elemen dan performa kerja organisasi tidak akan terwujud.

Selain mengubur merit system, mengkotak-kotakan pegawai, banyak pemimpin di daerah hanya sibuk membangun etalase untuk memajang sosok dirinya. Pembangunan dimaknai dalam konteks pemasaran dirinya. Alih-alih berkhidmat pada kepentingan masyarakat, kalkulasi tentang dampak pelaksanaan program bagi citra, daya jual, dan popularitas dirinya menjadi lebih penting.

Banyak daerah menggenjot pembangunan fisik, atau hal-hal yang mudah dilihat mata, meski kemanfaatannya bagi warga dipertanyakan. Pemimpin asyik mewujudkan ambisinya dan menciptakan ruang kepuasan di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang dirasakan warga. Ironis memang, karena maju lewat patungan maka ketika telah menjadi pemimpin di daerah pun hanya membangun “patung”, sesuatu yang mudah dilihat namun kemanfaatannya sering dipertanyakan.

Tidak banyak formula yang diusulkan untuk mengatasi akibat weureu kekuasaan seperti digambarkan di atas kecuali memperketat seleksi calon pemimpin dan mengembalikan makna permilukada sebagai mekanisme untuk mempromosikan nilai-nilai dan pribadi yang baik, sekaligus pemberi sanksi atas tindakan yang salah. Namun karena lebih banyak pemimpin maju lewat pintu partai politik (parpol) maka kita hanya berharap parpol menjaring dan menyeleksi calon secara ketat, berdasarkan ukuran yang relevan dengan tugasnya sebagai kepala daerah, terbuka dan melibatkan publik dalam setiap tahapan prosesnya. Untuk alasan ini, mekanisme konvensi internal parpol dalam menyeleksi kandidat yang akan diusungnya bisa kembali dicoba.

Kita harus memberikan poin kepada parpol yang menjaring dan menyeleksi calon kepala daerah secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik, dan memberi sanksi parpol yang menjaring kandidat secara elitis (bergantung titah ketua atau kehendak elit parpol). Mulai sekarang, berhentilah menilai kandidat sebatas cara-cara mereka tampil dalam panggung debat atau ajang kampanye. Mulailah melihat pengalaman yang melatari kelayakan mereka maju sebagai kandidat, bagaimana mereka dijaring dan diseleksi parpol, dan ketangguhan mereka dalam menahan godaan nikmatnya kemudahan. Dan, jauhilah pemimpin yang berhasrat menumpuk kekuasaan di tangan dan singgasana keluarganya bila Anda tidak ingin terpapar dampak weureu kekuasaan***