Pengawal Partikelir

Sosial

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

ARUS lalu lintas di Jalan Gandawijaya Cimahi, Ahad (25 Desember 2016) cukup ramai, namun lebih lancar dibanding biasanya. Di trotoar kiri-kanan jalan pun banyak orang berjalan kaki. Ada pula pengunjung yang keluar masuk toko. Ada yang belanja, namun tak sedikit yang hanya menikmati jalan-jalan sore.

Saya berkendara di ruas jalan yang menghubungkan Pasar Antri dengan Masjid Agung Cimahi tersebut dengan kecepatan sedang. Saat itu jelang Shalat Isya. Meski jalanan tergolong lengang, tidak ada pengendara yang memacu kendaraannya. Seperti saya, mungkin mereka pun ingin menikmati lengangnya Jalan Gandawijaya, yang sehari-hari sering bikin penat.

Namun begitu tiba di persimpangan Jalan Lurah, kendaraan saya dihadang lima penumpang motor berboncengan, disusul puluhan sepeda motor yang melaju kencang. Kelima motor berjajar menutup jalan. Pengendara motor yang lain terus melaju. Mereka berboncengan dua atau tiga, tanpa helm, dan mengibas-ibaskan tongkat pendek.

Dari bajunya yang tidak berseragam, dapat dipastikan itu bukan klub motor, meski ulahnya terhadap pengendara lain tak jauh beda. Pengendara motor lain yang berusaha menyalip, dipepet dan dipaksa menepi.

Saya kaget dan refleks membunyikan klakson. Namun penumpang motor di depan kendaraan saya hanya melotot tanpa bicara sepatah kata pun. Sempat kepikiran untuk turun dan marah, tapi urung, sebab nanti malah sama “lieur”-nya.

Saya diam terheran-heran. Bunyi klakson makin ramai dari kendaraan di samping dan belakang saya. Salah seorang penumpang motor penghadang berdiri dan berteriak kasar.

Saya bertanya-tanya ada apa ini. Dari arah Jalan Lurah masih keluar puluhan motor. Sementara kendaraan di Jalan Gandawijaya kian padat, diam tak bergerak.

Tak lama kemudian terdengar raungan sirine ambulans, tapi tidak kelihatan mobilnya datang dari mana. Apakah dari arah Jalan Lurah atau di belakang saya.

Habis puluhan motor barulah ambulans lewat, dan lima motor yang menutup jalan pun kembali memacu kendaraannya menyalip ambulans yang baru saja lewat. Masya Allah, rupanya mereka pengawal partikelir. Layaknya polisi lalu lintas yang bisa menghalau kendaraan lain atau menutup jalan, mereka bertindak tanpa kompromi agar ambulans melaju bebas hambatan.

Gejala apa ini ? Mengapa ambulans yang sudah jelas harus diberi jalan malah dikawal pengendara motor tanpa karuan ? Dalam dunia tulis-menulis, gejala ini sering disebut hypercorrect.

Ambulans dan sirinenya adalah simbol yang jelas. Pengguna jalan yang waras akan melekatkan makna “beri jalan kepada ambulans” yang melaju terburu-buru. Tanpa pengawal pun pesan seperti ini sudah jelas dipahami.

Tindakan pengawal partikelir tadi selain tidak perlu, juga tidak patut. Tidak perlu karena kebanyakan orang sudah paham bahwa ambulans harus diberi jalan, dan tidak patut karena mereka tidak punya kewenangan untuk menghalau dan menyetop kendaraan lain.

Kalau dibaca dari sisi penghormatan terhadap jenazah, saya menghargai sikap mereka yang ingin menyegerakan pengurusan jenazah, sehingga bisa segera dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Tapi, menghormati jenazah tentu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang salah. Alih-alih menghormati jenazah, jangan-jangan sikap dan kelakuan pengawal partikelir tadi malah mendatangkan mudharat.

Bukan rahasia, jalanan sering menjadi pentas kuasa kelompok yang merasa bisa. Mereka akan lakukan apa pun yang bisa. Motor dipakai untuk membawa anak dan istri (dempet tiga atau empat penumpang), padahal kapasitas yang diizinkan hanya dua. Tanpa helm dan melawan arus seakan sudah biasa. Bahkan pelajar yang belum punya surat izin mengemudi pun ke sekolah membawa motor.

Di lain waktu, kita bisa mendengar sirine meraung-raung mengawal klub motor. Pengguna jalan yang lain dianggap pengguna kelas dua. Saya sering bertanya-tanya, apakah klub motor yang jelas mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum tersebut mengajukan izin melewati jalan yang dilalui konvoi seperti pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasinya ?

Ulah sebagian pengguna jalan yang semaunya adalah potret buram sesat pikir penggunaan kekuatan versus kewenangan. Asal merasa kuat dan bisa, tindakan yang bukan kewenangannya pun diambil. Bukan sekali dua kali, organisasi massa yang merasa kuat dan bisa, mengambil alih kewenangan polisi atau petugas tramtib melakukan tindakan penertiban atau penyisiran (sweeping) dengan dalih menegakkan aturan.

Bahkan dari Purwakarta tersiar kabar, tentara akan dilibatkan sebagai pengajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Lalu guru pendidikan kewarganegaraan, yang telah disiapkan dan disertifikasi untuk profesi pendidik, dan kewenangan profesinya dijamin Undang-undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mau dikemanakan ? Lantas tentara, sebagai alat pertahanan negara, haruskah meninggalkan medan tempur lalu masuk kelas di sekolah-sekolah ?

Tidak jelas siapa yang memulai. Namun di mana pun, penggunaan kekuatan tanpa didasari kewenangan selalu menimbulkan keburukan. Ini tak ubahnya Spongebob yang berguru kepada Crab tentang cara memotong kue krabby patty, padahal Crab tidak ahli (dan sama sekali tidak memiliki sertifikat yang menandai kewenangannya) untuk itu. Saat Crab mencela Spongebob karena memotong krabby patty dengan irisan yang buruk, Spongebob berteriak sambil terkekeh: “Bagaimana mungkin lahir murid yang cerdas dari guru yang tidak kompeten ?”

Itulah sebabnya, doktrin kebebasan demokratis tidak melekatkan kemerdekaan bertindak hanya kepada pilihan asal bisa. Untuk sebuah tindakan di ruang publik, selain bisa dilakukan, pastikan pula ia aman dan legal.***