“Politico-miopia”

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, dan Kolumnis Pikiran Rakyat

PRAKSIS politik akhir-akhir ini diwarnai pikiran jangka pendek. Politik mengalami pendangkalan makna. Politik cukup dipahami sebagai merebut kuasa. Pun narasi yang dibangun para politisi, kandidat, atau sebagian pengamat, hanya berkutat pada “politik dari tangan ke  mulut”.

Cap kotor yang dilekatkan pada istilah dan aktivitas politik seperti obat bius yang melumpuhkan saraf-saraf kesadaran. Kekuasaan yang cenderung korup seperti didalilkan Lord Acton seolah menjadi pembenaran atas kinerja buruk atau tindakan tak terpuji.

Apa yang didapat dari hiruk-pikuk pilkada serentak gelombang kedua 15 Februari 2017 hanya penggantian gubernur, bupati, atau walikota; selebihnya keletihan sosial, masyarakat yang terkotak-kotak, dan terkuaknya bau amis kebencian. Tidak ada narasi besar yang terbangun, yang menyuntikkan semangat dan sudut pandang baru dalam cara-cara mengelola pemerintahan.

Stigma dan penjulukan pun teramat mudah dilakukan. Sedikit kritis dicap makar. Unjuk rasa menuntut keadilan dibilang intoleran. Sementara menebar puluhan spanduk berisi kalimat NKRI harga mati dipandang sebagai bentuk nasionalisme paling luhur.

Jabatan gubernur, bupati, walikota pun dipandang sebagai pekerjaan biasa saja. Itulah sebabnya, sebagian politisi memandang berakhirnya masa jabatan kepala daerah seperti dimulainya musim semi pengharapan. Nyaris seperti sedang membuka kolom iklan lowongan kerja. Asal merasa memenuhi syarat-syarat normatif segera mengaku mampu dan layak menjadi calon, lalu  menebar baliho di mana-mana. Politik tahu diri, seperti tercermin dari kata-kata  ngukur kakujur, nalipak maneh, kakeureut ku sieup, hade gogog hade tagog, dibuang jauh-jauh. Yang bergelora dalam pikiran adalah kredo kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan saya, lantas siapa ?

Kita terjebak pada kondisi kedisinian dan kekinian. Pola pikir yang berkembang tak ubahnya sopir angkutan kota (angkot) yang berebut ngetem di perempatan. Sang supir ikut mengeluh ketika macet terjadi akibat angkot yang ngetem, namun ketika dia tiba di tempat yang sama, dia pun ngetem tanpa memedulikan kendaraan yang mengular di belakangnya.

Realitas politik hari ini seperti tengah mengidap “politico-miopia”. Politik hari ini gagal meneropong kepentingan bangsa jangka panjang, kehadirannya (maaf) seperti mata yang mengalami rabun jauh. Kita gagal mengungkap makna terdalam dari politik, sebagai siasat untuk menghadirkan kebajikan bersama.

Adagium Lord Acton seperti dikutip di atas, telah lama dikoreksi, namun pengaruhnya terlanjur menguasai pikiran banyak orang. Huntington menyempurnakan definisi Acton tentang politik, power not only corrupts, but also educates. Karena bertugas mendidik maka berpolitik menuntut karakter kuat, politik is karakter, demikian kata Dr. Setiabudi. Ciptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara menambahkan dimensi etis dalam politik, politik adalah watak dan jiwa kekesatriaan (politik is ridderdom en ridderlijkheid).

Tidak mudah memang menanggalkan kaca mata partisan. Seleksi dan rekrutmen pemimpin politik yang harus melalui gerbang partai politik  (parpol) menjadi placenta yang mengikat pikiran kandidat dengan logika dan kepentingan parpol.

Namun pemimpin yang berkomitmen tidak akan mudah menyerah pada jebakan dilema partisan. Jika kebijakan demokratis masih ditentang, itu pertanda prosedur dan substansinya belum merangkum semua pandangan. Teruslah berjuang mewujudkan kesempurnaan pandangan seperti pendaki gunung yang terus mendaki mencapai puncak. Hanya apabila telah mencapai titik optimum pemikiran manusia normal maka semua kepentingan akan terangkum, seperti utuhnya pandangan seorang pendaki ketika sudah berada di puncak.

Maka yang harus dilakukan segera adalah menukar “kaca mata politik” kita, sekaligus menghapus definisi politik yang hanya dihubungkan dengan perilaku korup. Kaca mata kepentingan jangka pendek harus segera ditanggalkan. Kaca mata gelap yang memandang realitas secara etnosentrik harus dilepas. Demikian juga kaca mata yang hanya meneropong Indonesia dari sudut kepentingan Jakarta, atau kaca mata fasis yang menganggap tidak ada kebenaran di luar nalar penguasa, harus diganti.

Kita butuh kaca mata kebangsaan, yang menatap mata rakyat dengan penuh kasih saying. Sebuah kaca mata yang mempertajam pandangan tegak lurus, tidak miring ke kiri atau condong ke kanan. Persis kaca mata yang dipakai Soekarno ketika  melihat sawah yang menghijau, gunung yang membiru, mendengarkan lagu daerah,   Pangkur Palaran, atau Olesio dari Maluku, yang dilihat dan didengarnya adalah Indonesia. Indonesia yang utuh dan menyeluruh, bukan hanya ruang untuk berkiprah semua warga, tetapi juga tempat akhir menutup mata.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 9 Mei 2017

Jihad

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

Dalam suatu hari di bulan Juli 2007, Mark – seorang editor berita televisi, berkenalan dengan sejawatnya yang berasal dari Timur Tengah. Perkenalan terjadi sesaat sebelum pertemuan yang dipicu kekhawatiran meningkatnya ketegangan antara Barat dan Timur Tengah digelar di Dubai.

“Nama saya Mark,” katanya sambil menjabat tangan jurnalis Muslim yang berasal dari Timur Tengah.

Hello”, dia menjawab dalam bahasa Inggris dengan aksen Arab yang kental, sambil menyambut uluran tangan Mark, “saya Jihad”.

“Maaf”, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya, Mark spontan berkata, “Saya tidak dapat menangkap dengan baik siapa nama Anda.”

“Jihad,” dia pun menuturkannya dengan lebih jelas.

“Senang bertemu dengan Anda,” jawab Mark sebelum berpindah dan memperkenalkan dirinya kepada peserta yang lainnya. Namun dalam hatinya dia berjanji untuk kembali menemui Jihad selama istirahat, untuk mencari tahu lebih dalam tentang namanya.

“Ini benar-benar nama yang sangat jarang, “ demikian pengakuan Jihad ketika ditanya lebih jauh tentang namanya. Dia mengaku dilahirkan tahun lima puluhan, dan banyak orang tua Muslim yang tertarik dengan nama itu.

“Mengapa mereka memilih nama itu ?”, Mark bertanya lebih jauh.

“Orang tua saya menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang suka kerja keras dan unggul di sekolah. Jihad kurang lebih diterjemahkan sebagai kerja keras atau ketekunan. Itulah yang orang tua saya harapkan dari saya, sehingga mereka memberi nama itu.”

“Tapi bagaimana ?”

Jihad mengangkat tangannya dan tersenyum sebelum Mark menuntaskan pertanyaannya. Dia tahu apa yang akan ditanyakan Mark sebelum semua huruf keluar dari mulutnya.

“Kata ini telah dibajak oleh para ekstremis,” katanya. “Ketika aku lahir, jihad secara sederhana diartikan sebagai rajin, berbakti, dan mau bekerja keras untuk menjadi yang terbaik sejauh yang bisa dilakukan. Sekarang, di beberapa kalangan, jihad diartikan sebagai melakukan perang suci. Tapi, itu bukan arti asli dari kata itu. Jika ada orang yang mengetahui perbedaannya, itu adalah aku.”

Dialog tadi dituturkan Mark Gerzon dalam Global Citizens: Our Vision of the World, sebuah dialog yang mencerminkan kehati-hatian, sekaligus  empati dan pandangan penuh hormat atas realitas yang berbeda di luar diri dan lingkungannya. Kehati-hatian, pandangan yang empatik, dan tindakan menjauhkan prasangka adalah tiga dari sekian kaidah emas yang penting dalam memelihara kerukunan masyarakat yang majemuk. Demi menjaga kaidah emas dimaksud, melakukan konfirmasi atas fenomena yang ambigu merupakan tindakan bijak.

Bahasa sebagai representasi dari pikiran yang hidup kadang gagal melambangkan apa yang dimaksudkan. Kegagalan tadi lebih karena makna yang dilekatkan pada sebuah benda berbeda-beda. Bayangkan jika Mark atau siapa pun yang berkenalan dengan seseorang yang bernama Sabar, dan hanya menganggap orang sabar tidak akan pernah protes, bahkan ketika mendapatkan perlakuan tidak baik sekalipun, maka Sabar akan menjadi bulan-bulanan dalam setiap kesempatan.

Sayangnya kita sering terjebak pada pengalaman subjektif, atau pandangan etnosentrik, yang hanya memahami realitas dari sudut  pandang budaya sendiri, yang belum tentu sepaham dengan pandangan orang lain. Seperti pepatah, bagi seseorang yang hanya membawa payung dia hanya berharap datangnya hujan, begitulah jebakan pengalaman subjektif.

Memahami sesuatu dari perspektif orang lain, bagi sebagian orang, bukan perkara mudah. Tindakan ini tak ubahnya berjalan menggunakan sepatu orang lain, butuh kesadaran dan  latihan untuk membiasakannya.

Tidak banyak simbol yang mengandung makna “yang sudah digariskan dari sananya”. Selebihnya manusialah yang melekatkan makna pada simbol. Karena itu, disiplin melakukan konfirmasi (tabayun) adalah tindakan yang bijak.

Meski dipandu rambu-rambu agama, budaya, dan pendidikan, sejatinya orang memiliki kemerdekaan untuk memaknai sebuah simbol. Itulah sebabnya, meski umumnya orang memahami bunga sebagai “tanda cinta” seperti tercetus dalam pemeo “katakan dengan bunga”, namun Cataleya (diperankan Zoe Saldana) dalam film Colombiana justru menandai korban kejahatannya dengan bunga Cataleya (yang juga dipakai namanya), sebagai pesan “menuntut balas dendam” yang dikirim kepada Don Louis (Beto Benites), bos mafia asal Kolombia yang telah menghabisi orang tuanya.

Hubungan antaretnis, antaragama, dan realitas keberagaman lainnya hanya terpertahankan oleh komunikasi empatik, dan penampakan (appearance) masing-masing anggota komunitas yang tidak menonjolkan perbedaan. Dilihat dari sisi komunikasi, masalah dalam hubungan antaretnis dan agama hanya akan terjadi bila orang salah memahami simbol atau menyalahgunakan simbol.

Tindakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mensitir Surat Al Maidah dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, yang dinyatakan pengadilan sebagai tindakan bersalah dan reaksi yang muncul atas vonis tersebut, memberi pelajaran tentang pentingnya kehati-hatian dalam memahami simbol agama atau entitas budaya yang berbeda. Pepatah yang dipungut dari dunia kesehatan berlaku di sini, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Bahasa selain merepresentasikan pikiran yang hidup, juga sering dipakai sebagai alat dominasi. Bahasa pun bisa menyatukan, atau memecah belah sebuah bangsa. Semuanya berpulang kepada itikad penggunanya.

Satu hal yang pasti, makna sebuah kata atau simbol tidak sebening kristal. Atas dasar ini, sekali lagi melakukan konfirmasi, dan rasa hormat pada entitas yang berbeda menjadi langkah bijak. Inilah kaidah emas yang diperlukan dalam merawat harmonisasi sosial, sebab bisa jadi orang berpidato tentang pentingnya penghijauan sambil berdiri di atas batang kayu yang ditebang.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 16 Mei 2017

“Move On”

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

PASIR Cina, sebuah kampung di lereng Gunung Canggah, masuk wilayah Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kurang dari sepuluh tahun aspal dan penerangan listrik baru masuk ke kampung ini. Sebelumnya, kampung yang berada di aliran Sungai Cipunagara bagian hulu tersebut hanya dihubungkan dengan jalan tanah bertabur batu bulat, dengan ojeg atau colt buntung sebagai moda transportasi utamanya.

Kampung tersebut diberi nama Pasir Cina karena ada makam orang Cina di pinggiran kampungnya, di bawah pohon picung (keluak, pangium edule). Informasi ini didapat dari penuturan sesepuh kampung, yang menyetarakan usia makam orang Cina tersebut  dengan makam para leluhur kampung, seperti Eyang Dadayeuhan, Mbah Lanang, dan beberapa makam “tua” yang terletak tak jauh dari kampung tersebut.

Tidak jelas, siapa sebenarnya orang Cina yang dikubur di sana. Sama tidak jelasnya dengan para Eyang dan Mbah yang disebut-sebut sebagai leluhur kampung. Hanya cerita turun-temurun menuturkan, “dulu” ada pedagang orang Cina yang sakit dan meninggal di kampung tersebut.

Makam tersebut setidaknya menjadi fakta bahwa “hubungan muamalah” orang China dengan orang kampung telah berlangsung amat lama, bahkan terjadi di pelosok di pucuk gunung. Dan, makam itu tetap ada hingga kini. Ketika hubungan dengan non pri memanas beberapa dekade yang lalu, warga kampung di sana tidak merusak makam tersebut. Bahkan ketika China menjadi Tiongkok, nama kampung tersebut tetap Pasir Cina. Tidak alergi, tanpa kebencian. Warga kampung dan masyarakat di sekitarnya fasih menyebut kampung tersebut dengan Pasir Cina.

Apa yang menjadi asal-usul nama kampung Pasir Cina mungkin bertemali dengan latar belakang penamaan blok Pacinan di beberapa kota besar, yang biasanya tak jauh dari pusat bisnis, atau pernah menjadi pusat bisnis. Artefak geografis ini, disokong oleh popularitas dodol cina atau petai cina, yang tidak mengalami “penghalusan” nama, dan keberadaannya terpertahankan sebagai bauran budaya Indonesia.

Apa arti semua ini ? Pada level masyarakat bawah, hubugnan antaretnis sudah berlangsung lama dan terjaga dengan baik. Artinya, hubungan antaretnis bukan persoalan masyarakat. Isu keberagaman yang belakangan mencuat hanya mainan elit politik untuk menutupi kegagalan mengatasi persoalan sebenarnya, yakni ketidakadilan dan kesenjangan sosial, atau demi meraup keuntungan politis jangka pendek.

Jujur harus diakui, keberagaman ibarat rumput kering yang mudah terbakar. Namun bila tidak sengaja dibakar, ia takkan mengeluarkan api.

Banyak politisi tergoda memainkan etnisitas dan faktor-faktor primordial lainnya. Mereka yang dimabuk kepayang kemenangan, tak sungkan melontarkan isu kesukuan, atau agama. Etnisitas dibuat menjadi garis demarkasi yang mengkotak-kotakan warga. Komunikasi pun terpolarisasi antara kami yang baik dan benar, serta mereka yang buruk dan salah. Pola tutur dan tindakan mempertegas perbedaan, sambil mengkampanyekan pentingnya toleransi dan menjaga kemajemukan. Sungguh ironis.

Padahal pilihan jalan yang ditempuh para pendiri bangsa amat jelas dan tegas. Meski memiliki faktor-faktor objektif yang dapat mempersatukan warga bangsa (seperti kesamaan nasib, sejarah, ras, warna kulit, dan sejenisnya), para pendiri Republik Indonesia lebih memilih faktor subjektif sebagai tali pengikat semangat kebangsaan. Tali pengikat dimaksud adalah kemauan untuk hidup sebagai warga bangsa, yang melampaui perbedaan yang nampak.

Sekedar contoh, bisa dirujuk teladan Soegondo Djojopoespito, pemimpin Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang memilih memimpin kongres menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, meski lebih fasih berbicara menggunakan bahasa Belanda. Demikian pula Siti Soendari (adik bungsu dr Soetomo pendiri Budi Utomo), yang saat mengikuti Kongres Sumpah Pemuda belum bisa menggunakan bahasa Indonesia, namun dalam dua bulan kemudian, tepatnya saat  berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928, Siti Soendari telah mahir berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Tak ada kekuatan yang memaksa Siti Soendari menanggalkan bahasa Belanda lalu dengan susah payah belajar bahasa Indonesia, kecuali kemauan mewujudkan sumpah yang sudah diikrarkannya, yakni  “berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Itulah dua contoh legacy yang genuine dalam membina kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanpa berteriak NKRI harga mati, komitmen mereka untuk keutuhan Republik terungkap lewat tindakan nyata.  Soegondo dan Siti Soendari mau mengesampingkan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, dan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan di dunia akademiknya, dan belajar bahasa Indonesia demi merajut semangat persatuan. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan fenomena hari ini, orang yang tidak bisa bahasa Belanda atau Inggris sekalipun bergaya “londo”  atau “yuke” biar dikesani metropolis.

Kebersamaan sebagai warga bangsa terpelihara lewat kemauan kuat untuk hidup sebagai warga bangsa. Kemauan ini  mewujud ke dalam kesediaan menggunakan atribut yang menjadi penanda kebangsaan, meninggalkan  sesuatu yang memperuncing perbedaan, dan move on (berpindah) dari pandangan serba kami versus mereka menjadi tentang kita.  Seperti pemuda Soegondo dan Siti Soendari yang tak sungkan move on dari penutur bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, seperti itulah seharusnya kita hidup, bila benar-benar menyadari hidup di rumah kebangsaan Indonesia yang majemuk.

Semangat keberagaman terpertahankan lewat satunya kata dan perbuatan dalam menunjukan sikap saling menjaga, menghormati, dan terkadang menuntut saling mengalah (“silih eledan”). Semangat keberagaman tidak bisa dipertahankan bila entitas yang berbeda-beda itu saling ngotot merasa menang dan benar sendiri, serta berkutat pada kubangan egosentris.

Secara paradigmatik, wacana keberagaman sudah final. Ia sudah menjadi lagu lama, yang tidak enak jika terlalu sering diputar. Yang tersisa secara paradigmatik adalah   mewujudkan pembangunan yang memastikan keadilan, dan mencegah melebarnya kesenjangan sosial, agar pembangunan dan kemajuan bangsa tidak memenjara sebagian anak bangsa dalam kemelaratan, sementara anak bangsa lainnya mempertontonkan kemewahan.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com  2 Mei 2017

Kotak Pandora Pilkada

Peneliti Komunikasi Politik

Dosen  FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

MENGGANTI presiden, gubernur, bupati/wali kota, rektor, dekan, bahkan ketua rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT)  secara teratur adalah sebuah kebutuhan. Bahkan menurut  Jose Maria De Eca De Queiroz, seperti disitat  Sanford L. Jacobs dalam The Little Black Book of Political Wisdom, 2014), mengganti pemimpin secara teratur sama niscayanya dengan mengganti popok (diapers) untuk alasan yang sama.  Sayangnya, mengganti pemimpin sering tidak semulus “prosesi” penggantian popok. Kegaduhan hingga konflik sosial kerap mengiringi proses penggantian pemimpin. (more…)

Pasar Kaget

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

PENGUNJUNG Kota Bandung pada libur panjang Isra Mi’raj bukan hanya disergap kemacetan yang hampir merata di seluruh penjuru kota, tetapi juga disambut baliho dan media luar ruang lainnya yang dipasang serampangan oleh mereka yang berhasrat maju dalam pemilihan gubernur dan wali kota.  Pun ketika Anda pergi ke Lembang, hampir di setiap belokan dan perempatan jalan, puluhan  gambar berebut  tempat. Ada yang mengklaim siap berjuang demi Jawa Barat, yang lainnya mengaku siap maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat.

Diantara deretan gambar terdapat beberapa pendatang baru. Bahkan beberapa diantaranya baru dikenal karena kemunculannya dalam baliho. Boleh jadi, itulah pertama kali baginya muncul di ruang publik.

Selebihnya wajah lama yang dalam pilkada 2015 pun menebar foto di banyak tempat, namun namanya tak muncul di kertas suara, lalu tenggelam dalam lipatan sejarah pilkada. Setelah sekian tahun tak terdengar, nama dan wajah itu muncul kembali. Rupanya, bagi sebagian orang, pilkada menjadi momentum untuk menyalurkan hasrat eksibisionismenya yang meledak-ledak, hingga belum juga diusung partai atau maju lewat jalur independen, nama dan fotonya sudah terpampang di banyak tempat.

Eksiobisionisme politik seperti ini telah dpraktikan oleh ketua dewan pimpinan wilayah atau cabang partai politik yang baru saja terpilih. Nongkrong di baliho dan media luar ruang seolah menjadi hak istimewa ketua dewan pengurus partai di daerah.

Hasrat ini pun diletupkan kepala daerah bersama isteri, sebagai mobilisasi sekaligus investasi dukungan. Tak heran banyak kepala daerah yang dikenal warganya lebih karena hobbynya nampang di baliho, alih-alih berinteraksi lewat kegiatan bersama warga.

Menggandeng isteri dalam baliho petahana memiliki poin strategis. Maklum, meski belum meninggalkan kisah sukses dari sisi prestasi dan kinerja, kecenderungan habis suami majulah isteri seolah menjadi trend di banyak tempat.

Alih-alih mencetak kader dalam tubuh partai, banyak petahana lebih berhasrat mewariskan jabatannya kepada sang isteri. Inilah gejala “feodalisme demokratis”, yang muncul dari kecenderungan politisi memaksimalkan sekecil apa pun peluang berkuasa. Tak heran, Sir John Quinton (seperti disitat Jacobs dalam The Little Black Book of Political Wisdom, 2014), mendefinisikan politisi sebagai orang yang ”when they see light at the end of the tunnel, go out and buy some more tunnel.”

Belakangan, aparat juga seolah tak mau ketinggalan “berselfie” di baliho. Baik sendiri-sendiri maupun berjajar bersama muspida, mereka turut berebut tempat di ruang publik.

Merebaknya baliho menjelang pilkada tak ubahnya serbuan pedagang kaki lima di masjid saat Ramadhan tiba, atau di ruas-ruas car fee day yang berubah menjadi pasar kaget Ahad pagi. Kemiripan pilkada dengan pasar kaget tentu saja tidak sebatas aktivitasnya yang sama-sama pendek (fleeting lifespan), tetapi juga memperlihatkan ciri lainnya yang serupa.

Kesatu, meski politik beroperasi sepanjang musim, aktivitasnya memuncak menjelang pemilihan. Bahkan bagi sebagian besar warga di tanah air, politik dimaknai secara khusus (ad hoc), yakni sebatas memberi suara dalam pemilihan umum. Itulah sebabnya,  jelang pilkada mereka yang sehari-hari menjauh dari hingar-bingar kehidupan politik pun turut mencermati tingkah polah kandidat. Begitu pilkada usai, mereka kembali ke rutinitas semula. Sebuah bentuk keterlibatan yang singkat, sesingkat jam kerja pasar kaget (pop-up market).

Kedua, di banyak tempat di dunia, pasar kaget dijadikan ajang untuk menguji ide tentang sebuah produk sebelum diproduksi dalam skala besar. Seperti diakui Sebastian Lyall,  pendiri Locappy,  perusahaan start-up yang berbasis di London, pasar kaget membuat bisnis menjadi menarik karena seorang pengusaha hanya meluncurkan barang dalam satu pekan, tidak ada perjanjian khusus, menjaga biaya tetap rendah, mengetes ide (tentang sebuah barang) sebelum diproduksi dalam skala besar. Seperti produsen menguji ide tentang barang, mungkin itu pula yang ada dalam benak mereka yang bersemangat muncul di baliho: menguji sentimen publik, mempersuasi pimpinan partai, atau mempengaruhi hasil survey sehingga namanya masuk ke dalam deretan tokoh   populer.

Ketiga, konsumen mau datang  ke pasar kaget umumnya karena mencari sesuatu yang unik yang belum ditemukan sebelumnya. Keunikan dimaksud bisa terkait identitas produk yang bertahan lama karena tidak mudah dilupakan, atau bisa jadi karena menawarkan harga murah tanpa kompromi dengan kualitas produk yang tetap terjaga.

Seperti barang yang dijual di pasar pop-up, begitu pula orang yang berebut tempat di baliho dan media luar ruang. Hanya mereka yang datang menawarkan harapan baru yang tidak ditemukan pada sosok lainnya, memiliki kejelasan identitas yang membuatnya dikesani sebagai calon pemimpin yang layak, serta mampu menghadirkan ide besar dalam cara-cara berpikir “manusia biasa” yang akan meraup sukses di pasar politik lokal.

Meski bukan satu-satunya, identitas produsen akan mempengaruhi tangggapan pasar terhadap sebuah produk. Artinya, meski dalam beberapa perhelatan pilkada figur calon lebih menentukan ketimbang partai pengusung, namun tidak boleh dilupakan bahwa, oleh partai mana seorang kandidat diusung akan berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan atau penolakannya.

Apalagi bila dalam pilkada sebelumnya partai pengusung mengambil posisi yang melawan sentimen publik, bukan tak mustahil publik akan balik menghukumnya pada pemilu mendatang. Tak heran bila deklarasi seorang bakal calon Gubernur Jawa Barat beberap bulan lalu dihubung-hubungkan dengan perilaku partai politik pengusungnya dalam Pilkada DKI. Bukankah sikap rasional bila publik menjadikan pemilu sebagai kesempatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindakan partai politik dan politisi yang salah ?

Kepentingan utama seorang penjual barang di mana pun sama, yakni bagaimana agar dagangannya laku, tak peduli dimana pun mereka berdagang. Tentu saja, meski bisa didekati dari strategi pemasaran, persaingan kandidat dalam bursa pemilukada tak sama dengan jualan barang di pasar komersial.

“Menjual” kandidat  menjadi perkara yang pelik. Selain membutuhkan prosedur seleksi yang sistematis dan komprehensif, juga mensyaratkan standar kualifikasi yang memadai, baik kapasitas  intelektual, integritas moral, maupun kemampuan unjuk kerja. Kualifikasi dalam ketiga aspek ini tidak bisa ditawar karena menjadi gubernur atau bupati/wali kota bukan hanya bertugas menjaga agar rutinitas pemerintahan tetap berjalan, tetapi yang lebih penting menghadirkan perbaikan  nyata bagi kemaslahatan bersama.

Komitmen menghadirkan perbaikan nyata bagi kemaslahatan bersama menjadi bauran penting pemimpin yang sehat. Bila komitmen ini telah terkubur kepentingan pribadi atau keluarga, maka kehadiran pemimpin tersebut tak ubahnya imam shalat yang sudah (maaf) kentut. Secara moral ia sudah batal, meski secara formal masih berdiri di depan orang yang dipimpinnya.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 25 April 2017