Curhat Jokowi

Peneliti Komunikasi  Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

CURHAT Presiden Joko Widodo tentang besaran investasi yang ditanamkan Arab Saudi di Indonesia menjadi cerita yang tersisa (kakaren) dari kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulazis al-Saud, pada 1 Maret silam. Kala itu, publik di tanah air   terpesona, bukan saja karena  jumlah rombongan yang besar, waktu kunjungan yang lama, atau kemewahan  fasilitas Sang Raja, tetapi juga dibuat berdecak mendengar jumlah investasi yang akan ditanamkan Arab Saudi di tanah air.

Namun kedatangan tamu istimewa menyisakan sedikit kekecewaan bagi shohibul bait, Presiden Joko Widodo. Seperti diberitakan Pikiran Rakyat, 15 April 2017, Presiden mencurahkan kekecewaannya di hadapan para kiyai dan ribuan santri Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Kekecewaan Presiden terkait jumlah investasi yang ditanam Arab Saudi di Indonesia yang  mencapai Rp. 89 triliun, jauh lebih kecil ketimbang nilai kontrak yang diteken Raja Salman dengan Tiongkok yang jumlahnya mencapai Rp. 870 triliun.

Yang menarik, Presiden menghubungkan besaran investasi yang ditanam di tanah air dengan proses penyambutan Sang Raja yang amat luar biasa. Bukan hanya menyiapkan dan mengerahkan semua kekuatan demi penyambutan yang amat rapi, Presiden mengaku sampai memayungi Sang Raja ketika hujan deras mengguyur Istana Bogor saat tamu istimewanya tiba di sana. Lebih dari itu, Jokowi pun mengaku menyopiri sendiri mobil golf yang ditumpangi Sang Raja ketika berkeliling Istana Bogor.

Kekecewaan Presiden yang menghubungkan “kesempurnaan” penyambutan dengan besaran investasi menyiratkan “maksud” penyambutan Sang Raja. Alih-alih sudah menjadi kewajaran bagi seorang tuan rumah, yang memperlakukan tamunya sebagai raja (apalagi yang berkunjung raja beneran), tersirat maksud penyambutan sebagai bagian dari diplomasi, tepatnya bagian dari negosiasi, meraih investasi.

Di tengah kunjungannya, Raja Salman sempat mengapresiasi penyambutan yang rapi, keramahtamahan (hospitality), kerukukan antarumat beragama, hingga keindahan alam dan budaya Indonesia, yang membuatnya memperpanjang masa liburan di Bali. Sang Raja sukses memadukan kepentingan kerja dan   leisure-nya sekaligus.

Sayangnya, maksud bernegosiasi yang tersirat dari penyambutan yang rapi dan istimewa bertepuk sebelah tangan. Mungkin karena jenis dan besaran investasi sudah selesai dibicarakan pejabat selevel menteri dari kedua negara, atau pejabat yang ditunjuk menyiapkan kunjungan, nyatanya kesempurnaan penyambutan tidak berbanding lurus dengan besaran jumlah investasi yang ditanam.

Memang penyambutan Raja Salman saat itu menimbulkan kesan beragam  di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Penyambutan yang super rapi ada yang membacanya sebagai kehangatan khas budaya timur yang agamis, namun tak sedikit yang memandangnya secara kritikal, sebagai bentuk hubungan asimetris, yang merefleksikan hubungan tidak setara (Presiden Jokowi yang lebih muda dengan Sang Raja yang sudah sepuh; atau cerminan sikap negara berkembang terhadap negara kaya).

Dari sisi komunikasi, kemunculan gejala ini bisa dijelaskan dari perbedaan konteks komunikasi orang Arab  pada umumnya yang cenderung low context (mengatakan secara terus terang apa yang dimaksudkan), dan orang Indonesia pada umumnya yang cenderung high context (melekatkan pesan pada konteks, tidak terus terang). Lebih dari itu, Raja Salman, dan orang Arab pada umumnya, lebih menekankan dimensi isi (apa yang dilambangkan secara verbal), alih-alih dimensi hubungan (yang dilambangkan secara nonverbal, atau  bagaimana cara mereka berhubungan).

Dilihat dari konteks  ini, Raja Salman akan membaca besaran investasi sebatas apa yang sudah tertulis dalam draf kontrak, bukan dari cara penyambutan yang dilakukan. Itulah sebabnya, meski Pemerintah Tiongkok tidak melakukan penyambutan istimewa (“bebeakan”), tapi mereka mendapat investasi yang jauh lebih besar. Jadi, kalau mau dipersoalkan, “persoalan”-nya melekat pada budaya (komunikasi) mereka, karena itu Jokowi gak perlu “baper” (terbawa perasaan).

Terlepas dari jumlah investasi yang jauh lebih kecil dibanding Tiongkok, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Raja Salman harus dimaknai sebagai sebuah “iftitah”, sebuah langkah pendahuluan yang strategis. Kedatangan Raja Salman bisa membuka poros baru dalam pergaulan global. Di tengah perebutan pengaruh  yang kian masif kedatangan Sang Raja  mengirim pesan bahwa kutub pengaruh dunia tidak hanya   Barat dan Timur, namun ada sahabat di Timur Tengah yang sudah  mengulurkan tangan. Ada oase di luar logika politik Barat dan Timur.

Masyarakat di kedua negara memiliki proksimitas ideologi yang kuat. Meski pernah ditegaskan Bung Karno, menganut Agama Islam tidak berarti menjadi Arab, namun kesamaan agama yang dianut mayoritas warga, dan hubungan antaranggota masyarakat kedua negara yang telah berlangsung sejak lama, menjadi substraat atau lanskap hubungan antarbangsa yang lebih konstruktif.

Kedatangan Raja Salman dan investasi yang ditanamnya adalah buah kerja keras diplomasi jajaran Pemerintahan Joko Widodo. Namun terbukti, kerja keras saja belum cukup. Untuk menciptakan maslahat yang lebih besar dari hubungan kedua negara, dibutuhkan  kredo baru, “bekerjalah lebih keras lagi”. Meski tidak selalu mudah, yakinlah ada jalan di setiap keinginan (idza shadaqal-‘azmu wadhahas-sabil).***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 18 April 2017

Demokrasi WhatsApp

Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat

BENARKAH gagasan besar selalu terlahir dari ketidakterbatasan? Jawabannya tidak selalu. Banyak sosok pembaharu dapat disebut sebagai contoh bahwa bagi seorang yang kreatif keterbatasan adalah inspirasi bagi gagasan terbaik.

Mengapa orang yang mengirim pesan lewat Twitter cenderung langsung pada pesan, tidak berputar-putar dan memainkan kata dan perasaan layaknya ketika ia berbagi rasa lewat whatsApp? Salah satu jawabannya karena Twitter memaksa orang untuk memadatkan pesannya tidak lebih dari 140 karakter agar pesannya diterima utuh dalam sekali kirim, sedangkan jumlah karakter dalam sebuah pesan WhatsApp tak berbilang.

Seorang desainer kondang pun dibimbing selembar kertas folio ketika menuangkan gagasannya tentang rancangan dan ukuran gaun yang dibuatnya. Keterbatasan ruang kertas telah membuatnya fokus memilih detil yang akan dia tonjolkan, lengkap dengan ukuran dan permainan warnanya.

Jadi, sesungguhnya banyak ide besar lahir dari ruang sempit. Alih-alih menjadi penghalang, keterbatasan menjadi elan vital yang mengarahkan pikiran untuk fokus pada apa yang ia ingin ciptakan. Hanya karena tahu jarak yang detempuhnya, pelari 400 meter akan berbeda dengan sprinter 100 meter dalam memacu kecepatan larinya.

Hal senada berlaku bagi pembicara yang terbiasa membatasi diri. Tahu bahwa nilai pidatonya tidak diukur dari panjang pendeknya ia bicara, maka pilihan kata dan gaya bertuturnya akan fokus pada pesan yang ingin disampaikannya.

Demokrasi pun sesungguhnya bertumpu pada pembatasan yang dituangkan di dalam konstitusi. Pembatasan terpenting menyangkut pilihan bentuk pemerintahan, hak dan kewajiban warga, serta hubungan pemimpin dan warga. Itulah sebabnya semua kebebasan dalam negara demokratis bertumpu pada kebebasan yang tunduk pada pembatasan menurut undang-undang.

Namun, luasnya ruang demokrasi terkadang mengaburkan batasan-batasan demokratis. Bahkan dengan dalih kebebasan berekspresi kabar bohong dan berita palsu pun menjadi bumbu-bumbu yang memanaskan pemilu sebagai “pesta” demokrasi.

Bergantung pilihan sebuah bangsa, apakah akan mengembangkan “demokrasi Twitter”, demokrasi dengan ruang bebas namun memiliki batasan ketat atau “demokrasi WhatsApp”, di mana setiap orang dapat mengatakan apa pun tanpa restriksi. Mungkin satu-satunya restriksi adalah larangan untuk tidak melarang orang lain berbicara.

Manakah yang berlaku sekarang? Anda dapat menilainya sendiri. Faktanya menyangkut urusan publik, semua orang merasa bisa dan berhak bicara. Bahkan bukan hanya bicara, untuk urusan pencalonan jabatan politik, semua orang merasa berhak dan merasa bisa. Tak heran banyak calon muncul tiba-tiba, dan tak terduga.

Mahasiswa saya pernah berseloroh soal pencalonan jabatan politis, yang katanya tidak menuntut kemampuan istimewa. Yang dia butuhkan hanyalah tentang bagaimana caranya agar orang lain menganggapnya pantas jadi pemimpin politis. Dan untuk membuatnya dikesani sebagai orang penting dan pantas jadi pemimpin politik, masih kata mahasiswa tadi, cukup buat “properti” yang akan melekatkan cap kepantasan tadi, seperti rekrut banyak ajudan dan staf pribadi, sehingga ke mana pun ia pergi tak pernah sendiri. Bila masih kurang, tambahkan baju seragam dan jargon, lalu buat baliho.

Inilah kearifan yang kita lupa. Demokrasi pun layaknya pupuh, atau nyanyian puitis dengan patokan jumlah suku kata (juru wilangan), patokan vokal (juru lagu) dan karakter setiap pupuh. Pupuh mengajarkan tentang pentingnya disiplin, keteraturan, dan seni berbicara, lengkap dengan sifat pesannya. Bila ingin menasehati, orang akan memilih Maskumambang, bila melucu memilih wanda Balakbak, dan seterusnya.

Uniknya, pupuh tidak dianggit orang yang lagi kasmaran semata, melainkan oleh mereka yang menjadi pemimpin politis. Maka terbayanglah bagaimana seorang demang, atau bupati masa lalu yang menumpahkan kekesalannya tidak akan dalam bentuk sumpah serapah, tapi mungkin akan mengekspresikannya dalam pupuh pangkur (untuk menyalurkan kekesalannya). Atau durma (untuk meluapkan amarahnya). Bila dinyanyikan, apa pun pupuh dan karakternya tetap indah dan menyenangkan.

Dari tradisi pupuh kita belajar karakter seorang pemimpin, juga kedisiplinan, keteraturan dan seni menyampaikan gagasan sebagai ornamen terpenting masyarakat demokratis. Dari pupuh pula kita belajar kaidah emas demokrasi, tentang terbatasnya jarak antara tujuan dan cara. Keterbatasan demokratis adalah ruang terbuka bagi maslahat publik. Kaidah inilah yang tidak membenarkan tindakan membakar “rumah kebangsaan” demi memenangkan pilkada, atau memisahkan kepemimpinan dalam pemerintahan dan agama demi memaksakan kemenangan seorang kandidat, sebab tujuan dan cara tak bisa saling menafikan.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di rubrik Kolom Pikiran Rakyat www.pikiran-rakyat.com 11 April 2017

Asep Essien

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

SIARAN langsung pertandingan sepak bola di televisi takkan bisa menghalangi para penggemar untuk hadir di lapangan. Ada kebahagiaan yang hanya dirasakan saat hadir langsung di tribun penonton. Bila menyaksikan pertandingan lewat televisi mata penonton didikte kamera, bahkan terkadang kehilangan momen penting karena kamera sedang memutar ulang momen menarik yang baru saja terjadi, saat hadir di lapangan mata penggila bola dapat secara liar melihat apa pun yang tersaji, di dalam atau pun di luar lapangan. Ketika menjadi “bonjovi” (bobotoh nonton di teve) konsentrasi penonton diganggu komentator yang kadang sok tahu, maka saat duduk di tribun penonton, seseorang bisa menjadi komentator yang hebat, yang mengomentari apa pun yang menarik perhatiannya.

Solidaritas sebagai sesama pendukung tim dan kesempatan menikmati tindakan komunikatif penonton adalah dua dari sekian kenikmatan yang hanya bisa dirasakan saat penonton hadir langsung di pinggir lapangan. Solidaritas antarpendukung bisa membuat komunikasi langsung cair saat pertama kali bertemu dan berkomunikasi. Bukan hanya saling berbagi rokok, permen, atau pun tempat duduk, tetapi bisa saling mengendalikan emosi saat peristiwa tak menyenangkan terjadi. Ketika dua sepeda motor bobotoh bersenggolan di di jalan menuju Si Jalak Harupat misalnya, lima orang yang ada atas motor tersebut bukannya saling melotot seperti terjadi di jalan raya, melainkan hanya ketawa dan malah “tos-tos”-an “Hidup Persib”.

Demikian pula saat pertandingan berlangsung, penonton bukan hanya bisa membaca pergerakan pemain (dengan atau tanpa bola), namun juga dapat menikmati ulah bobotoh yang lucu dan kadang “di luar nalar”. Tindakan komunikatif, seperti teriakan, gerakan tubuh, ataupun aksesori yang dipakai untuk mengekspresikan dukungan mereka adalah ornamen kebahagiaan yang tak bisa dihadirkan televisi. Keriuhan dan gelak tawa penonton kadang tak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di lapangan.

Kerap pula terlontar komentar tak terduga saat pemain Persib tak memuaskan hati. Ketika pemain Persib gagal menceploskan bola padahal gawang lawan sudah menganga, seorang bobotoh sontak berdiri sambil memegang kepalanya, “Gusti, borona aing belaan sumput salindung ti pamajikan, nyumputkeun duit karcis dina kopeah, kitu-kitu wae teu becus !”. Penonton lain yang  juga kecewa tak kalah garang berteriak, “Mangkana mun rek maen teh adus heula ngarah gampang asup !

Bagi saya, mendengar umpatan dan melihat ekspresi wajah bobotoh seperti itu, sama gelinya dengan membaca keluguan Karnadi Bandar Bangkong yang ngaku pinter padahal tidak bisa membedakan liter dan meter, dengan wajah yang digambarkan sebagai “Si Cepot kabur tina kotakna”.

Seperti saat pertandingan resmi, “kebahagiaan komunikatif” pun dirasakan saat menyaksikan Persib latihan resmi di Lapangan Lodaya, pertengahan pekan keempat Maret 2017. Saat perhatian saya fokus kepada gerakan tanpa bola Carlton Cole, yang menurut wartawan Pikiran Rakyat dalam dua tahun terakhir hanya main selama 179 menit karena mantan pemain Chelsea tersebut didera cedera dan mengaku menjadi korban kebijakan manajer klubnya, tiba-tiba seseorang yang baru turun dari motor bergumam sambil berdesak-desakan di tengah penonton, “Waaah, ieu mah Persib teh jadi Persib-batur”. Saya sontak menoleh ke arah sumber suara, dan tersenyum. Tetapi wajah penonton di depannya tampak ketus. Entah karena tidak setuju dengan apa yang dikatakannya, atau karena kenikmatannya terganggu karena badannya terdorong ke depan.

Namun celoteh penonton tersebut tidak sampai di sana, tanpa menghiraukan reaksi penonton di kanan-kirinya, ia berujar kembali, “Mana si Asep Essien geus ngilu latihan acan ?”. Penonton di sekitarnya kontak tertawa, dan seolah diberi amunisi, guyonannya tambah ngaco, “Dari pada nyewa body guard, ceuk aing mah mending daftar jadi paguyuban Asep-Asep tah di Essien teh ngarah geura jadi idola ibu-ibu”.

Ups, pake bawa-bawa gender segala. Tapi itulah potret dialog di pinggir lapangan. Ruang sempit di tribun penonton adalah medan terbuka ekspresi bebas lepas. Kesegaran heureuy Bandung  seolah menjadi hawa murni yang tertiup menyapu hawa panas yang diembuskan pilkada, menghalau  bau amis senyum penuh kepalsuan wanita  pemohon doa pelanjut kuasa politik sang suami petahana.

Menjelang digelarnya Liga I 2017 menjadi pembuka era baru Persib. Deretan nama Robby Darwis, Ajat Sudrajat, Sobur, Kapten Adeng sudah lewat. Era “pemain impor” Sutiono atau Wolter Sulu, sudah berakhir. Kini deretan nama pemain yang “sulit diejah” berderet, meski nama-nama mereka mudah terlupakan karena prestasinya tidak menonjol. Diantara nama-nama asing yang pernah singgah di Persib, mungkin hanya Konate, Vlado, Sergio, atau Kosin yang cukup dikenang.

Sebuah era yang mengatrol popularitas Persib dan Indonesia di kancah dunia, yang dari sisi transfer pemain mendekati klub-klub elit di Amerika, yang kerap menjadi “pelabuhan” pemain top Eropa ketika liga di Benua Biru tak lagi membutuhkan tenaga mereka. Kebijakan marquee player (pemain bintang berkelas dunia) bila diteruskan, bisa jadi menambah alternatif bagi Rooney, Eden Hazard, atau Cristiano Ronaldo  kelak ketika performa mereka tidak lagi cemerlang seperti sekarang, untuk tidak pergi ke Amerika seperti David Beckham, tapi merapat ke Bandung, Surabaya, atau Samarinda.

Karena itu, saya tidak menghubungkan kedatangan Essien, Cole dan pemain bintang  lain dengan prestasi sepak bola nasional. Namun terlalu lebay pula bila kedatangan mereka tidak disambut harapan apa pun. Mudah-mudahan masih ada tenaga yang tersisa, dan antusiasme penonton memacu adrenalin Essien dan Cole, sehingga kehebatan mereka bukan hanya tertulis di dalam buku sejarah klub Eropa, tapi masih bisa dinikmati di lapangan.

Perekrutan Essien telah membuat Persib menjadi topik hangat di jejaring media sosial. Sisi komersial klub dan kompetisi akan terdongkrak, demikian juga usaha pembuatan jersey pemain akan terangkat. Tanggal 15 April, saat liga dimulai dan Persib akan bertemu Arema, menjadi hari paling ditunggu, bahkan oleh fans Persib yang tinggal di Betawi sekalipun, yang tiap hari dicekoki hoak pilkada.

Namun ibarat syair dalam bahasa Arab, anna khuthubaha arafansu sanjaa al dahri idza, syurra minha janibu sa’a janibu (kutahu kebiasaan massa, jika kita dibuat gembira di satu sisi, kita juga dibuat gagal (sedih) di sisi lain”, selain membangkitkan gairah kompetisi, kedatangan marquee players juga bisa menjauhkan target timnas menjadi juara dunia.

Orientasi klub yang berpaling ke kancah Eropa terlalu jauh dalam kamus prestasi  timnas. Untuk bicara di pentas dunia, timnas harus bisa menekuk Malaysia, Myanmar, atau Thailand. Bila lolos, masih harus berhadapan dengan Jepang, Korea Selatan, atau beberapa tim Timur Tengah.

Bila bicara prestasi, mestinya raja-raja lokal ditaklukan dulu, sebelum berkelana ke benua biru. Jargon diplomatik berlaku di sini, if you want to beat them, joint them, bila Anda ingin mengalahkan tim-tim Asia Tenggara dan Asia, bergabunglah dengan mereka. Bila ingin merajai Asia, dorong pemain nasional berlaga di kompetisi Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Di sisi lain, kedatangan marquee players pasti merampas kesempatan bermain pemain lokal. Fakta menunjukkan, gemerlap kompetisi nasional tidak berbanding lurus dengan kejayaan timnasnya di kancah dunia. Siapa yang tidak kenal Liga Inggris atau Itali, tapi timnas kedua negara ini kerap tertatih-tatih dalam Piala Dunia. Siapa yang tahu Liga Chile, namun timnasnya berjaya di Piala Dunia. Bahkan pada 1992 Perancis dikalahkan Senegal, sebuah negara yang nyaris tak terdengar, hanya karena para pemain Senegal menguasai jam bertanding Liga Perancis.

Dalih, sekali lagi dalih peningkatan prestasi pemain lokal diwujudkan lewat keharusan menampilkan pemain muda minimal 45 menit. Alih-alih berkontribusi bagi pembinaan pemain muda, kebijakan ini kontradiktif dengan keputusan membolehkan marquee player demi mendongkrak kualitas kompetisi.

Dalam pandangan penonton seperti saya, kedewasaan pemain tidak bisa dikarbit, dipaksakan bermain dengan pemain senior, karena penguasaan teknik dan profesionalisme bertanding bukan template yang bisa dicopy-paste. Alih-alih terbawa “moncer”, ketidaksiapan klub menampilkan pemain muda hebat malah bisa membuat iklim kompetisi tetap kendor. Lihat saja pertandingan babak pertama Piala Presiden, banyak pemain muda seperti tengah belajar berlari, mengumpan dan menggiring bola.

Di sisi lain, stok pemain senior pun tidak bertambah. Yang muncul itu-itu saja. Dari tahun ke tahun tak banyak bertambah, hanya kostum yang berubah,  atau gaya rambut yang berbeda. Tak heran bila top scorer Piala Presiden 2017 pun digaet pemain “gaek”.

Inilah masalah klasik pembinaan sepak bola di tanah air. Kita gagal mentransformasi popularitas sepak bola menjadi simpul kekuatan prestasi olah raga nasional. Ketergesaan dan tindakan menyederhanakan persoalan sering melupakan keharusan menggelar kompetisi berkala dan berjenjang. Ujung-ujungnya, bibit-bibit muda potensial tak tergarap, mesin industri olah raga menggilas pembibitan pemain, liga nasional menjadi halaman belakang pemain asing, sementara lapangan sepak bola yang tersebar di  desa-desa berubah menjadi perumahan, atau tempat gembalaan sapi.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 4 April 2017

Sihir Pesohor

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

SAAT menghadiri workshop penguatan pendidikan karakter bagi guru-guru sekolah menengah di Sumedang, yang digelar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan  dan Departemen PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, mata saya sempat disuguhi hamparan landscape pertanian yang memukau. Pesawahan yang menghijau terhampar berselang dengan pepohonan di huluwotan (bantaran di hulu air sawah). Di ujung penglihatan, berdiri kokoh Gunung Tampomas yang membiru, kokoh tapi anggun. Sayangnya, keasrian pemandangan khas pedesaan terganggu kehadiran baliho yang dipasang di pepohonan yang berderet di pinggir jalan.

Penasaran dengan pemandangan kontras tersebut, saat pulang saya mampir ke saung (dangau) di pinggir sawah di tepi jalan. Kebetulan ada petani yang sedang istirahat. Setelah pancakaki, beramah tamah kiri kanan, saya tanya siapa yang ada di baliho tersebut. Mang Uha, sang petani, menjawab “Jelema nu hayang jadi menak, hayang jadi gupernur cenah”. Ketika saya tanya lagi, yang mana yang mau dipilih, Mang Uha menjawab “Bingung, loba piliheun jadi barieuken”. Mang Uha pun tidak tahu, apa keunggulan masing-masing hingga merasa layak menjadi menak. Di ujung obrolan, Mang Uha tak kuasa menyembunyikan kekhawatirannya, “Emang mah paur, nu ting parucunghul teh miyuni pare hapa, pangheulana ngacung bari jeung euwuh eusian, mindingan pare nu beuneur leubeut ku eusi”

Kekhawatiran Mang Uha sesungguhnya kecemasa saya, Anda, mungkin yang lainnya juga. Sosok yang muncul dan tidak menunjukkan kapasitas yang terbaca, yang mirip padi hampa yang berdiri tegak menutupi batang padi dengan bulir penuh isi, pernah pula dikeluhkan Lily Tomlin, aktris Amerika yang memerankan Susannah dalam Admission, yang dirilis di Negeri Paman Sam dan Kanada pada 22 Maret tiga tahun silam. Satu waktu Tomlin pernah berujar, “Nine-eight percent of the adults in this country are decent, hard working, honest Americans. It’s the other lousy two percent that get all the publicity. But then, we elected them”.

Dalam logika Mang Uha, 98 persen pedudukan Amerika yang santun, pekerja keras, dan jujur tertutup dua persen penduduk yang memilih siasat licik merengkuh publisitas, dan menggoda pemilih, atau bersekongkol dengan penguasa,  hingga menjatuhkan pilihan padanya. Lily Tomlin bukanlah artis yang apolitis. Pemeran Frankie dalam acara Grace and Frankie yang membawanya menjadi salah satu nominee dalam Outstanding Lead Actress in A Comedy Series tersebut, terlibat penggalangan dana untuk Obama.

Terlepas dari apa yang dikeluhkannya, nasib Tomlin dan pemilih lain di Amerika masih beruntung. Mereka hanya harus memilih kandidat presiden yang telah lolos pemilihan pendahuluan dengan syarat yang ketat. Untuk bisa diusung Partai Republik, John Mc Cain misalnya, harus melampaui dukungan minimal, yakni 1.191 delegasi yang dia himpun dari pemilihan pendahuluan di tiap negara bagian. Demikian juga Obama, kandidat yang pernah tinggal di kawasan Menteng Jakarta tersebut hanya bisa diusung Partai Demokrat setelah bersaing sengit dengan Hillary, dan   melampaui dukungan minimal 2.025  delegasi  dalam pemilihan pendahuluan di lima puluh negara bagian. Jadi, memilih kandidat mana pun adalah memilih calon yang sudah teruji di pasar politik, dan telah dinilai layak oleh ribuan delegasi yang mewakili pemilih.

Bandingkan dengan kesulitan yang dihadapai Mang Uha, saya, Anda, dan pemilih lain d tanah air, yang hanya bergumul di lumpur ketidaktahuan. Kita harus memilih calon yang dijagokan partai politik, tanpa kita ketahui kriteria yang membuatnya dinilai sebagai kandidat yang layak memimpin. Kita pun “dipaksa” memilih satu dari sekian kandidat yang biasa muncul di baliho atau iklan, tanpa menunjukkan satu alasan pun mengapa kita harus memercayainya.

Satu saja yang kita tahu, mereka yang maju memiliki kemauan politis yang direstui pimpinan partai politik di Jakarta. Kemauan inidvidual sang calon kemudian  dijual di ruang publik, dan dirasionalisasi dengan nilai-nilai yang relevan dengan keyakinan publik. Gencarnya publisitas makin menghokohkan hadirnya “sosok rekaan” seolah-olah sebagai sosok pujaan.

Tak heran banyak elit partai berpaling ke kalangan pesohor. Daya pikat pesohor menyihir partai politik yang hampa kader. Dukungan terhadap pesohor mudah dikalkulasi, dan memasarkan pesohor diyakini lebih mudah ketimbang menjual mereka yang “bukan siapa-siapa”.

Ribuan penggemar dipandang sebagai modal, sekaligus hipotik penjamin sukses  maju dalam kandidasi. Meski deretan fans tidak otomatis bisa dialihkan menjadi dukungan di bilik suara, dan popularitas mereka tidak equivalen dengan kecakapannya memimpin, namun nama pesohor kerap muncul  dalam setiap perhelatan pemilu.

Anehnya, meski kerap dipertanyakan kapasitasnya, banyak calon berebut tempat dan jalan untuk menjadi pesohor. Istri petahana, selain didorong-dorong dalam “acara kantor” atau didaulat menjadi pimpinan organisasi bentukan pemda, juga nongkrong di baliho yang disebar hingga ke pelosok desa. Politisi yang berhasrat pun tak kalah gaya dengan artis, muncul di megatron layaknya foto model yang tengah menawarkan produk fashion. Inilah pemandangan yang mengotori penglihatan, hanya menegaskan apa maunya mereka, tanpa menyibak selubung misteri yang menutupi kapasitas dan kelayakan mereka.

Bagi banyak pihak, pemilihan gubernur layaknya kanvas kosong untuk menorehkan hasrat, kepentingan, dan apa pun yang mereka mau. Namun,  kita berharap ajang pemilihan gubernur tidak menjadi pentas adu kuat semata, layaknya dua serigala yang tengah bermusyawarah dengan seekor domba tentang pemimpin idaman mereka. Kita pun tidak berharap pemilihan gubernur berubah wajah menjadi ajang audisi “idola imut”, yang menyulap penampakan fisik untuk menutupi gairah berkuasa yang menyala-nyala. Kita diingatkan William Henry Beveridge, hampir delapan puluh tahun silam, bahwa objek pemerintahan, dalam keadaan damai ataupun perang sekalipun, bukan memuliakan keagungan penguasa atau merayakan kehormatan kelas sosial tertentu, melainkan menjaga kebahagiaan orang-orang biasa.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 28 Maret 2017

Adu Manis

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

DEKLARASI pencalonan Ridwan Kamil sebagai  gubernur Jawa Barat pada Ahad 19 Maret ibarat lagu “Tepang Sono” dalam pertunjukan seni Jaipong. Lagu yang biasa dipersembahkan selepas Kembang Gadung tersebut merupakan transisi dari alam gaib menuju alam panggung. Berbeda dengan Kembang Gadung yang bernuansa mistis, lagu Tepang Sono sesungguhnya bentuk persembahan bagi para tetamu, sejumput salam hormat yang dibawa Sinden dan para nayaga.

Lebih dari sekedar pembuka, lagu ini pun menjadi penanda dimulainya pertunjukkan diri para “tokoh panggung” yang disebut bajidor, ronggeng, atau sekedar pemuda biasa yang gemar berjaipong. Sebagai bintang panggung, sinden tak mungkin menari sendirian. Ia berusaha menarik minat tokoh panggung untuk “melantai” sambil menabur berkah. Karena itu, persembahan Tepang Sono kerap jadi taruhan, apakah kemunculan perdana seorang sinden   disambut dengan gempita, atau ditanggapi dingin.

Layaknya lagu Tepang Sono, deklarasi Ridwan Kamil pun  menyimpan teka-teki. Apakah pencalonannya akan disambut partai lain, atau dibiarkan sendirian hingga saatnya pendaftaran tiba. Tidak mungkin Ridwan Kamil mengandalkan dukungan Partai Nasdem semata. Untuk memuluskan ikhtiarnya, butuh dukungan dari parpol lain yang mau menempatkan kadernya sebagai wakil gubernur.

Sebagai sebuah peristiwa politik, Deklarasi Ridwan Kamil seperti “kata pengantar” buku Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil bukan hanya menyampaikan Tepang Sono, tetapi juga menggerek layar perahu politiknya. Belum jelas benar, pesan apa yang akan ditulis dalam bab-bab berikutnya.

Deklarasi Ridwan Kamil sempat memunculkan “badai dalam secangkir kopi”. Beberapa elit partai tampak tersengat di tengah massa yang adem ayem. Namun tidak lama, badai pun berlalu. Tampaknya, bagi elit partai di Jawa Barat, jargon datang lebih awal pulang paling belakangan tidak lebih kuat ketimbang doktrin tidak penting siapa yang mengambil langkah permulaan, yang terpenting bisa tiba pada garis finish paling duluan.

Tak heran mereka yang menunjukan minatnya maju dalam bursa pemilihan gubernur tetap malu-malu kucing. Pura-pura merendah, namun beriklan tanpa henti. Pura-pura handap asor dan rendah hati, namun diam-diam menebar baliho layaknya bintang iklan.

Memang tahapan pemilihan gubernur (pilgub) baru akan dilakukan beberapa bulan ke depan. Bahkan transfer data kependudukan pun belum rampung menjadi data pemilih. Masih ada waktu bagi mereka yang hendak maju memaknai pilgub sekurang-kurangnya dalam dua hal.

Kesatu, pilgub layaknya transfusi darah. Pilgub bukan sekedar mengganti sosok gubernur dan wakil gubernur, namun menghadirkan tokoh dengan gagasan, tekad, kemampuan, dan kekuatan baru. Pilgub merupakan perhelatan politik biasa, namun celaka bila hanya menghasilkan pemimpin biasa-biasa saja (ordinary politician) karena mempertaruhkan nasib dan harapan lebih dari 40 juta warga.

Jawa Barat memiliki semua syarat untuk menjadi provinsi paling maju. Sumber daya yang dibutuhkan tersedia, kreativitas warga pun tak bertepi.  Persoalannya bagaimana semua potensi diolah sehingga menjadi kekuatan aktual. Provinsi termaju tidak sebatas janji, jargon, atau instrumen pencitraan semata, namun nyata terasa, terdengar, dan terlihat oleh warga. Yang dicari bukan manusia setengah dewa, namun manusia biasa yang bisa berpikir dalam cara-cara orang Jawa Barat berpikir, merasa dan bertindak dalam merawat kekayaan bersama dan mewujudkan perbedaan dalam hidup dan penghidupan warga.

Sebagai sebuah prosedur demokratis, pilgub harus memberi ruang kepada siapa pun yang mampu, dan bukan semata  diuntungkan secara politis, didorong oleh asal-usul primordial semata, atau diikat oleh tali-temali keluarga dan perkawinan. Jabar bukan hanya menanti pemimpin baru, tetapi juga mampu menampilkan kebaruan dalam semua bidang.

Kedua, dalam konteks pembangunan politik, pilgub adalah usaha penataan sistem politik di Jawa Barat. Pilgub tidak bisa lain harus dibaca sebagai bentuk transformasi sistem politik yang sehat dan demokratis.

Secara substantif, pilgub Jabar adalah sarana pembeliaan pemikiran, gagasan, dan komitmen. Lahirnya pemimpin muda itu penting, namun jauh lebih penting muda dan segar dalam gagasan sehingga tidak berkubang dalam masalah lama, namun keluar membawa harapan baru.

Secara prosedural, pilgub Jabar bukan hanya menjamin terjadinya transfer kekuasaan dari satu kekuatan kepada kekuatan lain, tetapi juga mewariskan legacy yang baik yang hanya menyisakan kebaikan. Untuk kepentingan ini, siapa pun calon yang muncul adalah mereka yang siap “adu manis”, “contest of beauties” seperti beradunya “imut” dengan “teuteup geugeut”, memadumadankan kekuatan satu kelompok dengan elemen lain, karena membangun Jawa Barat butuh dukungan semua pihak. Bukan saling mencela atau membuka aib.

Bila pilgub hanya menghasilkan luka yang menganga, reproduksi kebencian tak bertepi, apalagi yang tersisa dan menjadi kekuatan membangun warga dan sarakan-nya ? Pilgub Jabar adalah soal mengambil langkah ke depan, bukan mengayun langkah surut ke belakang.***

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 21 Maret 2017